jelaskan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Realitasnya euphoria otonomi daerah terhadap desentralisasi di daerah banyak menimbulkan dampak negaitf terhadap pelaksansaanya yang banyak seakli menciptakan kebijakan atau hal yang tidak optimal dalam kerangka keastuan satu sama lain sangat berpeluang terganggunya suatu elektabilitas kinerja pegawai atau aparaturMaka dari itu Otonomi Daerah bisa menjadi salah satu cara penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dimana daerah daerah diberikan kewenangan Otonom yang sesuai dengan Nilai Nilai yang ada dalam Pancasila. jelaskan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah

Perkakas. Perencanaan dan pengendalian pembangunan, dan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Desentralisasi ialah penyerahan wewenang dari lembaga-lembaga otonom di pusat kepada lembaga otonom di daerah. Direktur Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, otonomi daerah yang sudah berjalan selama dua dekade atau 20 tahun sudah menghasilkan. 2. 18. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SMP SMA. Berikut ini contoh tingkatan pembagian kekuasaan vertikal di Indonesia, mulai dari tingkat paling bawah hingga yang teratas: Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) Pedukuhan. Otonomi Daerah – Hakikat, Tujuan, Prinsip, Asas & Dasar Hukum – Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai Otonomi Daerah yang dimana dalam hal ini meliputi hakikat, tujuan, prinsip, asas dan dasar hukum, nah agar dapat lebih memahami dan dimengerti simak ulasan selengkapnya dibawah ini. Meskipun begitu, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di. konsekuensi dari penyerahan wewenang untuk mengambil keputusan dan pengendalian tugas-tugas ketatanegaraan oleh badan-badan otonom daerah dalam rangka pemberdayaan potensi lokal. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Jelaskan dan. Desentralisasi tersebut tentunya mencakup penyerahan wewenang dalam mengelola keuangan daerahnya. Pelaksanaan otonomi suatu daerah, tentunya memiliki hak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum pengertian dari otonomi daerah juga diatur dalam UU No. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat. Tujuan Otonomi Daerah. Pada kenyataannya, pada beberapa pemerintahan daerah di Indonesia saat ini tujuan. 1. Contoh Otonomi Daerah 5. F Sugeng Istianto. Konsekuensi dari bentuk negara tersebut, dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa ”Negara KesatuanD. Lihat saja pemekaran daerah yang dilakukan sebagai konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah, tercatat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, setidaknya telah terbentuk lebih dari 205 2 Lihat Laporan Studi Evaluasi Pemekaran Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), tahun 2007, hal. Hal itu, ia katakan dalam acara Peringatan Otonomi Daerah XXV Tahun 2021 yang disiarkan secara daring, Senin (26/4/2021). "Berbagai studi yang dilakukan LIPI dan. B. (Dok. Konsekuensi dari ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Melalui pemerataan wilayah, pemeritah. Arti daerah otonom didefinisikan secara rinci dalam undang-undang yang berlaku. com UPN “Veteran” Jawa Timur ABSTRAK Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari keputusan politik desentralisasi atau politik otonomi daerah yang diambil pemerintah. Prinsip pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah diselenggarakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Berikut ini contoh tingkatan pembagian kekuasaan vertikal di Indonesia, mulai dari tingkat paling bawah hingga yang teratas: Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) Pedukuhan. Dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah, telah diundangkan Undang-Undang No. 02. 1. Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak,. 1. Prinsip- Prinsip Otonomi Daerah Prinsipprinsip pelaksanaan - otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah: 1. Bagaimana konsep Otonomi Daerah? Secara garis besar bahwasanya konsep otonomi daerah di Indonesia ini dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu tujuan politik, tujuan ekonomi, dan tujuan admistratif. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. Gubernur sebagai wakil pemerintah dana atau perangkat pusat di daerah. KOMPAS. 22 tahun 1948 mengatur susunan Pemerintah Daerah yang demokratis, membagi dua jenis daerah otonom yakni, daerah otonom biasa dan otonomi istimewa, dan tiga tingkatan daerah otonom yakni, provinsi, kab/ kota dan desa. Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kebijakan adalah suatu keputusan yang ditetapkan sebagai pedoman petunjuk, arahan atau landasan yang bersifat mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam dimensi pengejawantahan arti dan fungsi keputusan tersebut. com Dengan adanya kebijakan otonomi daerah maka keadilan dan pemerataan pembangunan diharapkan dapat terlaksana. Fungsi pemerintah pusat. Manfaat Dari Otonomi Daerah . Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. com - 04/03/2022, 01:00 WIB. 32 Tahun 2004 Pasal 2001 menyebutkan bahwa, dalam menyelenggarakan otonomi, suatu daerah memiliki beberapa hak, sebagai berikut. Otonomi Daerah: Sebuah Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Otonomi Daerah sejak tanggal 1 Januari 2001 membawa perubahan dan implikasi yang luas dan serius dalam sistem pemerintahan di negara Indonesia yang lebih dari 32 tahun berada dalam sistemKonsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah mengharuskan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara. landasan dasar pemerintahan daerah, akan dapat Menjelaskan sejarah pemerintahan daerah sebagai konsekuensi dari pilihan bentuk negara Menjelaskan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Teori Residu Menjelaskan asas-asas pemerintahan daerah 1. 18 Tahun 1965. Pemberlakuan otonomi daerah ini tentu saja memiliki makna strategis dan signifikansi bagi dunia pendidikan. Konsekuensi dari pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruhtujuan utama dari otonomi daerah yaitu tercapainya political equality, local accountability, dan local responsiveness. Secara kultural pemerintah dapat mencurahkan pemba ngunan di daerah, karena lebih memahami aspirasi dan ke butuhan masyarakat serta mampu menjangkau. Otonomi daerah adalah salah satu kebijakan yang sangat penting bagi Indonesia. Baca juga: Pengertian Desentralisasi, Bagian, dan Tujuannya. Selanjutnya Grindle (1980:7-11) menjelaskan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada. 5. Tujuannya adalah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya memilikibeberapa tujuan. Tuntutan ini kemudian melahirkan undang-undang otonomi daerah, yaitu UU no. Apabila kita perhatikan, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 70Pemerintahan daerah yang dimaksud adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Masih terdapat Kesenjangan Sosial. C. Konsekuensi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan. 109 peraturan daerah terkait kemudahan berusaha yang berasal dari 153 kabupaten/kota di 32 provinsi berhasil memetakan sejumlah permasalahan, baik di level pusat maupun daerah. com UPN “Veteran” Jawa Timur ABSTRAK Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari keputusan politik desentralisasi atau politik otonomi daerah yang diambil pemerintah. Berbicara prinsip otonomi daerah perlu diketahui dulu makna substansial dari otonomi. politik di Indonesia. Landasan dasar tersebut yaitu asas yang tercantum dalam Undang-Undang. Dirjen OTDA Kemendagri Akmal Malik saat berbicara di talkshow Bedah Buku Refleksi 20 Tahun Otonomi Daerah di Bogor, Selasa (8/3). Meskipun demikian pada dasarnya kecenderungan perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara adalah mengarah pada desentralisasi dan otonomi daerah (Shah, 1998 dalam. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Padahal, keduanya punya makna yang berbeda. rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di filipina, budaya lokal di mindanao selatan telah berpengaruh terhadap suku moro untuk memperoleh otonomi yang luas dari pemerintah Filipina. Kewenangan besar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah, dapat memberikan peluang bagi tumbuh dan. Rondinelli (1981) menjelaskan bahwa beberapa manfaat dari desentralisasi antara lain sebagai berikut: Desentralisasi merupakan sarana untuk memangkas sejumlah ‘red tape’ dan prosedur yang terlalu kaku yang biasanya merupakan ciri perencanaan dan manajerial di negara sedang berkembang, sebagai akibat dari terlalu menumpukkan kekuasaan,. Minggu, 12 Februari 2023 19:23 WIB. Munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatis, sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah; 2. Otonomi daerah, sebagai akibat digunakan asas desentralisasi lalu dibentuk daerah otonom yang diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan daerah untuknmengatur sendiri urusan daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sesuai UU no 22 tahun 1999 jo. [1] Salah satu. Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah. Di sisi lain pada otonomi daerah di level lebih tinggi (provinsi/kabupaten/kota) menunjukkan banyak sekali kepala daerah. Terdapat tiga asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5. Ayat (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Karena tidak semua wilayah memiliki sumber daya yang banyak dan juga. Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Penguatan desentralisasi fiskal ini ditandai dengan perencanaan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN 2019 sebesar Rp 832,3 triliun. TINJAUAN HISTORIS OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah, secara formal sudah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika di syahkannya UUD 45 pada masa awal kemerdekaan Negara. Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Sidang MPR tahun 1998, kebijakan desentralisasi itu dituangkan dengan jelas dalam Ketetapan MPR No. Salah satunya perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan," kata Agnes, dalam diskusi pakar II: Desentralisasi Administratif "Reformulasi Dekonsentrasi-Devolusi. Pemahaman yang diuraikan oleh para ahli tersebut tentunya dapat menjelaskan otonomi daerah dari berbagai sudut pandang. Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan. tirto. Contohnya adalah tarian adat. Perubahan dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini, maka dari itu buku. Otonomi Seluas-luasnya Penjelasan Lengkap: jelaskan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah – Otonomi daerah adalah pelaksanaan otonomi publik yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan daerahnya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang. 2). Hakikat Otonomi Daerah. SD. UU Nomor 1 Tahun 1945, tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan di. Akan tetapi, kenyataannya pada tingkat implementasi pelaksanaan otonomi daerah dijelaskan di muka menunjukkan pelaksanaan otonomi daerah yang dimaksud belum berjalan sebagaimana diharapkan. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Daerah saling berdekatan namun berbeda pemerintahan, jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan konflik sosial. 2. Kemudian Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan tentang pemerintahan daerah yang mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan. f Ringkasan Artikel Diawali dengan lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah yaitu UU No. Asas Pemerintahan Daerah Desentralisasi. Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 mengandung empat pengertian pokok yaitu sebagai berikut . 1 dan 2 b. Sekurang-kurangnya, kami mencatat, ada 6 tujuan utama dari otonomi daerah, yaitu sebagai berikut: 1. Penyediaan sarana. Hak otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, terdapat hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hal ini karena adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah otonom adalah daerah yang menerapkan aturan otonomi daerah. Syaukani H. a. tertentu. * Melemah atau bahkan runtuhnya otoritas pemerintahan. Kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi faktor. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan. 1. Riset yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap 1. bentuk reformasi hubungan Pusat–Daerah mulai dari yang bersifat sentralisasi, regionalisasi, provinsionalisasi dan lokalisasi. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Secara umum hubungan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut: a. Dengan demikian, perbedaan otonomi daerah dan. Suara. Melalui kebijakan sistem otonomi daerah bisa menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk dapat membuktikan kemampuan secara maksimal dalam melaksanakan kewenangan yang sejatinya adalah. RC. OPelaksanaan Otonomi Daerah. Efek positif yang akan berlaku dari dampak desentralisasi di segi ekonomi adalah penyerahan dari sistem sentralisasi perekonomian yang akan lebih teratur dan terarah pada sistem ini. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Lewat acara tersebut, pihaknya berharap, dapat memberikan pemahaman. 2004. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari. Kedua istilah ini secara akademik bisa kita bedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan. Dalam undang-undang ini ditetapkan daerah otonomi. Sedangkan untuk konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu: 1. Iklan. Otonomi daerah dan permasalahannya telah menjadi wacana yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Prinsip Otonomi Nyata adalah di mana daerah otonom memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata telah ada. Saya berharap agar seluruh aparat baik yang bertugas di Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD maupun Perbankan dapat menggunakan Buku Pedoman. PEMERINTAHAN DAERAH. DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Proborini Hastuti proborini. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah harus menghadapi berbagai tantangan. Pengertian daerah otonom dan otonomi daerah adalah suatu sistem pemerintahan di mana terjadi pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau kepada organisasi non pemerintah yang berada di daerah. PENJELASAN UMUM : 1. Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalah melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya, mandiri, dan bertanggung jawab. Baca juga: Sistem Pemerintahan Iran Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Jangan lewatkan kesempatan untuk mempelajari. Adapun penjelasan dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Meningkatkan pelayanan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 pelaksanaan otonomi daerah lebih mengedepankan otonomi daerah sebagai kewajiban daripada. Nah pada pelaksanaan otonomi daerah ini selain berlandaskan pada hukum yang ada di Indonesia, juga sebagai implementasi adanya arus globalisasi yang harus di jalankan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas dan lebih bertanggung jawab dalam mengatur sekaligus memanfaatkan sumber sumber potensi. 1. Desentralisasi tersebut tentunya mencakup penyerahan wewenang dalam mengelola keuangan daerahnya. "Tapi kenyataannya setelah 25 tahun masih banyak daerah yang sangat tergantung dari transfer pusat," kata Tito. Dikutip dari tulisan Lukman Surya Saputra dkk. 4. Perumusan kebijakan publik di daerah tidak memenuhi hak hak rakyat secara menyeluruh. Semua daerah di Indonesia memberlakukan otonomi daerah. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus. Perkembangan UU Otonomi Daerah di Indonesia Pelaksanaan otonomi daerah (OTDA) di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak tujuh kali yang ditandai dengan perubahan UU OTDA/Desentralisasi, yaitu: 1. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil. Dampak Positif Otonomi Daerah. 32 TAHUN 2004 (Tinjauan Teoritis) I MADE MURJANA STIE AMM Mataram e-mail: Made murjana 141@yahoo. 32. Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa otonomi daerah dibentuk sebagai jalan pintas pemerintah pusat untuk melaksanakan pengontrolan dan pelaksanaan pemerintahan secara langsung di daerah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dan kemudian semua kebijakan atau hukum yang akan dibentuk di daerah tersebut adalah. Dampak Negatif: a). Amanat desentralisasi ini tercantum pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar. Asas-asas tersebutlah yang berfungsi untuk menjaga jalannya pemerintahan sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 keinginan dan pancasila. (2)Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada. Tujuan Otonomi Daerah. Melalui otonomi daerah bidang pendidikan yang berhasil dilakukan dengan baik, daerah dalam jangka panjang memiliki ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu untuk kepentingan kesinanmbungan pembangunan di daerah. Tujuan Otonomi Daerah. Dampak Positif Otonomi Daerah. Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara itu, menurut UU No. Pelaksanaan otonomi daerah harus meningkatkan kemandirian daerah otonomi. an pusat dan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka. Konsekuensinya, jumlah dinas baru dan pegawai di kabupaten akan semakin banyak. BAB I PENDAHULUAN Sistem pemerintahan Republik Indonesia menatur asas desentralisasi,dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Produk Hukum Otonomi Daerah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal. Beranda; SMA.